Tampilkan postingan dengan label ekonomi. Tampilkan semua postingan

Kumpulan Cerita Pilu di Sekitar Perayaan Hari Kemerdekaan

Posted on Sabtu, 17 Agustus 2013 by Unknown



Sidik yang merupakan mantan pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam Tentara Pelajar nasional, memasuki sembilan puluh tahun lebih. Warga Desa Brumbung, Kecamatan Mranggen, ini telah pikun dan sering keluar rumah sendirian, tak jarang ia juga membawa senjata tajam sehingga membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.
Kakek belasan cucu dan lima anak ini juga sulit diajak berkomunikasi, selain fungsi pendengarannya telah berkurang, kenangan masa perjuangan begitu lekat di ingatannya. Hampir semua jenis pertanyaan selalu dijawab dengan cerita kegigihan para pejuang untuk memperebutkan kemerdekaan.


Pertempuran lima hari di Semarang merupakan peristiwa yang paling diingat, karena banyak rekan-rekan seperjuangannya yang gugur, beruntung saat itu ia bersama sejumlah pejuang lainnya berhasil selamat setelah mundur sementara dari medan perang. Baca juga mengenang perjalanan Sie Rusmin masuk kota Semarang (pen).
Meski telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengusir penjajah, tak serta merta ia mendapatkan penghidupan yang layak setelah kemerdekaan, tak mudah baginya untuk mendapatkan gaji pensiun veteran.



Surat keputusan Departemen Pertahanan tentang gelar kehormatan pejuang yang diperoleh pada tahun 1951 juga tidak lantas membuatnya langsung mendapatkan gaji pensiun veteran, baru sekitar 17 tahun terakhir ia mendapatkan tunjangan hari tua untuk para pejuang, itupun melalui proses berbelit yang sangat lama dan menelan biaya besar. Bahkan rumah dan sawah telah dijual untuk mengurus dana pensiun tersebut. Kisah pilu mantan pejuang kemerdekaandi Demak

Banyak cerita serupa yang dialami oleh para pejuang kemerdekaan Bangsa Indonesia. Meski Bung Karno menyatakan jargon jas merah, jangan (pernah) melupakan sejarah. Tapi cerita pilu Pak Sidik dan yang lain seolah tiada pernah ada upaya serius dari pemerintah baik melalui dinas sosial dan khususnya Kantor Administrasi Veteran (Kaminvet) yang ada di Kabupaten/Kota. Kasus penelantaran dan penghilangan administrasi di Kaminvet sudah sering terjadi entah disengaja atau tidak. Bahkan kejadiannya menimpa orang yang mendirikan dan aktif dalam Batalyon Veteran dan Demobilisan (Yonved) sebagai cikal bakal LVRI (Legiun Veteran RI). 

Kisah-kisah: Mantan pejuang hidup tak layak di hutan ; Catatan pilu kemerdekaan di mata mantan para veteran atau Kami Sekarang Hidup Susah adalah bagian kecil dari ketidakmampuan pemerintah mengelola administrasi negara. Banyak yang asli pejuang ditelantarkan, tapi yang aspal (asli sertifikat, palsu perbuatan) atau benar-benar palsu (karena punya sertifikat asli, tapi tak pernah dikenal di lingkungan komunitas yang jadi bahan cerita untuk kesaksian dalam kisah perjuangannya) justru mendapat tempat terhormat.
Peserta Peresemian Monumen dan Jalan Tentara Pelajar Kebumen 10 Nov 2000

Membedakan pejuang asli, aspal atau palsu sebenarnya cukup mudah. Yang asli senantiasan menjaga sikap mandiri (merdeka) secara ekonomi, sosial maupun politik. Dan tak pernah mau dibelas-kasihani. Sementara itu, yang aspal dan palsu mudah dikenali dari kebiasaannya mengumbar cerita dari suatu peristiwa yang tak pernah dialami serta menyukai formalitas yang atributif.  


Posted in , , , , , , , | Leave a comment

Tanahku Sayang, Tanahku Malang

Posted on Rabu, 15 Mei 2013 by Unknown


Pasukan TRIP berpartisipasi dalam 
Pemadaman Pemberontakan PKI di Blitar Selatan 1948

Kebumen masih tergolong daerah miskin di Jawa Tengah.  Tahun 2009. angka BPS menunjuk 25,73%, jauh di atas rata-rata Jawa Tengah yang 17,48%.  Sehimgga Kebumen termasuk kategori 3 besar daerah miskin. Target menurunkan angka ke 15,45% pada tahun 2015 (akhir masa jabatan pasangan Bupati/wkl Buyar Winarso dan Juwarni) masih perlu dibuktikan. Secara pribadi saya sangat pesimis akan dapat dicapai.
Apa hubungan kemiskinan dan terorisme yang akhir-akhir ini seolah jadi stigma sosial  di Kebumen? Yang nampak tentunya peristiwa penggrebekan Densus 88 Antiteror Mabes Polri di Dusun Kembaran, Desa Ungaran, Kecamatan Kutowinangun 8-9 Mei 2013 lalu. Koran-koran membuat satu judul besar: 3 tewas, 4 ditangkap. Di sebuah grup situs sosial Facebook, koran lokal ini juga menampilkan hal sama dengan beragam komentar para anggotanya. Yang mengagetkan saya adalah satu komentar di sini yang mengaitkan masalah terorisme, kemiskinan dan daerah basis PKI.
Fakta kemiskinan di Kabupaten Kebumen yang begitu tinggi mungkin saja membuka peluang terjadinya faktor kriminalitas yang tinggi pula. Tetapi untuk menjatuhkan vonis bahwa faktor kemiskinan berkait erat dengan terorisme sangat perlu pembuktian ilmiah ketimbang sebuah angka indeks seperti halnya data BPS di atas. Kemiskinan memang dapat memicu beragam tindak asosial (social disorder): kriminalitas, pelacuran, korupsi dan lain-lain. Tetapi untuk memasukkannya ke dalam kategori pemicu tindak terorisme, perlu syarat tambahan. Kemiskinan adalah satu dari tiga faktor utama yang mendorong bertindak seperti itu. Menurut pengamat intelejen Wawan H. Poerwanto sebagaimana disitir oleh Pak Prayitno Ramelan, para teroris mengalami 3 kekosongan: perut, hati dan pikiran. Kalau kemiskinan dianggap sebagai faktor utama kekosongan perut, itu sangat logis. Bagaimana dengan dua kekosongan lain ? Apakah para tertuga teroris yang ada di Kebumen, baik yang ditembak mati maupun ditangkap, tergolong orang-orang yang mengalami kekosongan perut  alias asal muasalnya manusia miskin secara ekonomi? Inilah yang harus dikaji saksama oleh Polri dan BNPT. Jangan hanya bicara dampak tanpa ada upaya serius memahami akar masalah.
Diakui atau tidak, frutrasi sosial yang cenderung meningkat karena beragam faktor ketidak-adilan : ekonomi, sosial, hukum dan budaya akhir-akhir ini adalah dorongan kuat, bahkan sangat kuat, yang dapat membuat seseorang atau kelompok orang berbuat di luar batas nalar kemanusiaan. Dan kekosongam hati maupun pikiran berada di tataran ini. Seorang pendiam bisa saja berubah sikap menjadi brutal tanpa perikemanusiaan karena dorongan naluriahnya sangat kuat untuk melakukannya. Begitu juga dengan orang atau orang-orang yang punya bekal ekonomi, sosial (pendidikan keluarga dan agama) serta intelektual memadai dijamin aman dari dorongan untuk tidak berbuat di luar batas nalar kemanusiaannya?.
Selain berbagai pertanyaan di atas, ada satu pertanyaan terakhir yang menurut saya sangat krusial. Yaitu, apakah Polri umumnya dan Densus 88 khususnya telah bertindak obyektif  secara keseluruhan? Mungkin saja kriteria SOP tidak ada yang dilanggar. Tapi, menilik kasus-kasus lain yang membawa serta organisasi Polri semisal "peseteruan" dengan TNI yang satu puncaknya adalah Peristiwa di Lapas Cebongan Sleman, Yogyakarta tidak dapat diabaikan begitu saja. Belum lagi kasus simulator SIM, Susno Duaji dan mungkin yang telah banyak dilupakan adalah penembakan Wakapolwiltabes Semarang oleh anak buahnya adalah pekerjaan rumah yang cukup besar di tubuh Polri. Selama ini, banyak kasus internal Polri yang dipetieskan alias case closed. Yang juga tak boleh ditinggalkan adalah munculnya wacana pembubaran Densus 88. 
Masyarakat memang sangat mendambakan rasa aman, tenteram dan sejahtera. Polri  selaku institusi pelayanan dan pelindungan masyarakat  akan mendapatkan apresiasi tinggi jika mampu membersihkan dirinya dari berbagai persoalan yang menjadi pertanyaan publik di atas.  Rasa aman sulit dibangun dari ketakutan lain yang bersumber dari ketidaktahuan masyarakat seperti peristiwa di Kebumen 9 Mei 2013 lalu misalnya. Bahwa teror dan kegiatan terorisme akan berakibat fatal pada segala upaya menghadirkan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat oleh segenap elemen dengan Polri sebagai ujung tombaknya perlu dijelaskan secara gamblang. Media massa berperan besar dalam memaksimalkan upaya pencerahan ini. Tidak seperti sekarang yang lebih sering menyuguhkan sisi kekerasan dan ketakutan. Bahkan mendorong munculnya stigma baru seperti komentar di awal tulisan ini.
Sampai sekarang stigma lama “PKI”  terutama di Kebumen masih menjadi momok  di satu sisi dan trauma berkepanjangan di sisi lainnya bagi keluarga korban di kedua sisi itu. Memang yang diberitakan dan disebarluaskan dalam buku-buku sejarah, tokoh penting dalam peristiwa itu adalah Untung yang kelahiran Kebumen. Tapi jangan lupa pula bahwa ada satu korban penting yang juga dari Kebumen yaitu Jendral Suprapto.  Sementara itu, adanya buku tulisan John Roosa “Dalih Pembunuhan Masal Gerakan 30 September  dan Kudeta Suharto” tertibat Insitut Sejarah Sosial Indonesia (2008) yang dapat diunduh dengan mudah di sini tidak bisa diabaikan begitu saja. Keluarga korban dan masyarakat awam terus akan mencari jawaban pasti atas pertanyaan-pertanyaan: siapa yang harus dipercaya, pemerintah (termasuk Polisi) atau penulis indepeneden semacam John Roosa ?

Posted in , , , , , , , , | Leave a comment