Tampilkan postingan dengan label Relawan PMI. Tampilkan semua postingan

Anies Baswedan – Anak Asuh Tentara Pelajar

Posted on Sabtu, 15 Maret 2014 by Unknown


Oleh: Toto Karyanto.

Saya tak kenal pribadi Anies Baswedan secara langsung. Ketika masih mahasiswa UGM, banyak tulisan yang dimuat buletin kampusnya menjadi bahan referensi saya dalam menyusun karya tulis pada mata kuliah Ekonomi Indonesia. Setahu saya, dia bukan anak keturunan Tentara Pelajar. Tapi mampu menerjemahkan ”jiwa perjuangan” pasukan pelajar/mahasiswa pejuang kemerdekaan ini jauh lebih baik dan tepat sasaran dibandingkan kami yang anak keturunan langsung lewat Gerakan Indonesia Mengajar.

Di kancah politik, saya tak pernah percaya pada institusi partai politik manapun sejak mendapat hak pilih 32 tahun yang lalu. Meski pernah ikut serta membesarkan gerakan ProMega di Kebumen, tapi tak tertarik meneruskan perjalanan di jalur kepartaian. Bukan karena trauma, tapi telah mengendus adanya praktik sektarian yang kian menguat sampai saat ini. Apalagi punya pengalaman yang sangat sulit dipahami dengan logika apapun ketika menginisiasi dan mengawal perjalanan #RUUKepalangmerahan yang sampai sekarang tak jelas perkembangannya bersama para suka-Relawan Palang Merah Indonesia(PMI ) seantero negeri hanya karena ulah satu atau beberapa orang anggota Panitia Khusus (Pansus.) RUU yang sangat dinantikan oleh para sukaRelawan PMI sebagai payung hukum nasional dalam menjalankan misi dan aksi kemanusiaan di berbagai situasi bencana alam maupun saat terjadi konflik bersenjata.

Karena itu, ketika memutuskan untuk bergabung dengan organisasi relawan Anies Baswedan, banyak hal yang harus saya pertimbangkan. Pertama, sikap teman-teman sukaRelawan PMI yang telah menyatakan diri akan menanggalkan hak pilihnya alias golput dalam Pemilu Legislatif 9 April 2014 mendatang. Siap menerima cercaan, makian dan sikap sinis. Kedua, sikap masyarakat di lingkungan sekitar yang selama ini tahu sikap netral saya terhadap kegiatan politik praktis. Ketiga, dan seterusnya... berkaitan dengan berbagai aktivitas kemasyarakatan saya dan istri.

Apapun yang terjadi nanti, terjadilah. Keputusan telah diambil dengan segala risikonya. Saya ikut TurunTangan karena yakin dengan integritas pribadi Anies Baswedan. Bukan sebab lain, apalagi mengejar popularitas, kedudukan dan harta. Hanya karena kesetiaanku pada bangsa dan negara dari buaian sampai liang lahat.
     
Saya anak keturunan mantan anggota Tentara Pelajar. Ayah kami, Djasmin, pertama kali ikut berjuang menegakkan kemerdekaan di wilayah Bandung bergabung dengan Ikatan Pelajar Indonesia Bagian Pertahanan Jawa Barat yang lebih dikenal sebagai Tentara Pelajar Siliwangi (TPS). Ketika Bandung diduduki Belanda bersama tentara sekutu, sebagian besar kekuatan perjuangan  TPS melakukan longmarch ke Jawa Tengah. Ayah ikut di dalamnya dan sampai di Purworejo. Di sana beliau bergabung dengan Kompi Wiyono sebelum melanjutkan perjalanan ke Solo dalam rangka mencari sekolah dan menemukannya di SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama Kanisius yang setingkat SMP. Di kota ini, ayah bergabung dengan beberapa pasukan Kompi Prakoso diantaranya Seksi Budiarjo bersama Jayadi Jepang.

Sementara itu, ibu yang bersekolah di Sekolah Guru Putri (SGP) Jalan Jati Yogyakarta ditugaskan oleh sekolahnya mengikuti latihan dasar kemiliteran angkatan ke 2 bersama ibu kandung Sri Mulyani Indrawati (mantan Menteri Keuangan RI dan sekarang menjabat Direktur Palaksana Bank Dunia), Retno Sriningsih, yang juga dilakukan oleh banyak pelajar sekolah menengah di ibukota RI sementara, Yogyakarta. Cerita selengkapnya tentang Tentara Pelajar dan kiprah ibu di kancah perjuangan menegakkan kemerdekaan Bangsa Indonesia ada di sini.


Ketika ex anggota Tentara Pelajar (TP) mengadakan reuni di kota Purworejo, saya berkesempatan mengenal sekilas sosok Pakde Koes (Prof.Dr. Kusnadi Hardjasumantri,SH) dan Pakde Kunto (Prof.Dr.Kunto Wibisono). Di arena sambung rasa antar generasi, saya mengenal sifat Pakde Koes yang sangat tegas dan cenderung kaku (zakelijk). Khas sifat kombatan (anggota pasukan tempur). Berbeda dengan sifat dan sikap Pakde Kunto yang halus. Tentang kedua mantan anggota TP ini, saya mendapat informasi yang sepotong-sepotong. Tapi semua informasi itu memang menegaskan kesan saya tentang sikap Pakde Koes khususnya.

Posted in , , , , , , , , , , | Leave a comment

SukaRelawan PMI Dari Jaman ke Jaman

Posted on Rabu, 22 Januari 2014 by Unknown


Kata relawan tak dikenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam jaringan). Yang ada hanya su-ka-rela-wan yakni orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak karena diwajibkan atau dipaksakan). Kata ini kian banyak digunakan pasca reformasi dengan munculnya beragam kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan sebagian aktivitas serupa dengan Perhimpunan Nasional (national society) Kepalangmerahan di Indonesia yang lebih dikenal dengan nama singkat PMI (Palang Merah Indonesia). Sebagian dari kelompok itu memilih sisi manfaat dari pada formalitas. Ada banyak nama yang muncul dan berkibar di saat terjadi bencana alam utamanya. Satu diantaranya menyebut diri sebagai Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) yang konon telah mendapat legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat. Untuk hal terakhir, tidak akan dibahas lebih jauh dalam tulisan ini.

Sejak Henry Dunant membentuk perhimpunan para penolong kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata khususnya yang kemudian lebih dikenal sebagai Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, banyak gagasan dan langkah-langkahnya yang diadopsi oleh para aktivis dan pejuang hak asasi manusia di berbagai penjuru dunia. Apa yang menjadi landasan utama perjuangan mereka ? Hanya satu kata: merdeka ! meski dinyatakan dengan sebutan lain semisal persamaan hak dan sebagainya.  Dan untuk kata yang satu itu, Indonesia yang kita kenal sekarang ini ada.

Dalam proses perjuangan Indonesia mencapai derajat sebagai bangsa yang merdeka, suka-relawan Palang Merah berperan aktif di dalamnya. Ada sebutan lain yang digunakan sebagai pengganti istilah sukarelawan yaitu anggota atau petugas. Sebagian besar adalah perempuan karena yang lelaki lebih berperan sebagai kombatan (pasukan tempur atau laskar perjuangan bersenjata). Dalam buku Seribu Wajah Wanita Pejuang Dalam Kancah Revolusi ’45 (Grasindo, 1995) banyak kita dapati kisah nyata para sukarelawan PMI dalam beragam gaya bahasa dan suasana. Tetapi sulit dipisahkan dari profesi dokter, perawat dan rumah sakit.

Satu kisah yang cukup menarik adalah penuturan Anneke yang anak Bupati Cianjur dan selalu memilih ikut republik. Ringkasan ceritanya, dalam mengangkut tawanan perang dan peti senjata, Anneke adalah mahasiswi kedokteran yang diberi tugas oleh komandan pasukan republik (sekarang TNI), Mayor Suroto Kunto, untuk mengawal dan menyerahkan tawanan perang kepada Komite Internasional Palang Merah (International Committee of Red Cross) tahun 1946 karena kemampuan bahasa Belanda dan Perancis dinilai fasih. Para tawanan itu kebanyakan manula dan anak-anak, orang Belanda dan indo Belanda, yang telah lama ditahan oleh bala tentara Jepang. Selama perjalanan dari Purwakarta ke Manggarai Jakarta yang cukup lama dengan kereta api berbahan bakar kayu itu, sempat terjadi dialog yang menjadi kunci jawaban mengapa ia bergabung dengan laskar perjuangan.
” Perawat..kemana kami akan dibawa?  Apa anda seorang ekstrimis, saya harap bukan”, kata seorang tawanan dalam bahasa Belanda.
Anneke menjawab ” Kita akan ke Batavia dan saya berjuang untuk kemerdekaan tanah air saya”.

Dari kata ekstrimis yang digaris-bawahi dan tebal kita tahu bahwa para pejuang kemerdekaan dituduh sebagai ”orang jahat” oleh warga bangsa penjajah yang mungkin mereka hanya pegawai rendahan atau kacung. Kata itu setara dengan sebutan teroris saat ini. Betapa hina dinanya manusia yang dijajah baik oleh orang asing, apalagi bangsa sendiri. Perlakuan seperti itu mirip dengan pemberian istilah rombongan liar bagi sukarelawan PMI berdedikasi yang menyebut diri sebagai Relawan Palangmerah Indonesia (RPI).

Militansi suka-relawan PMI telah terbentuk sejak jaman penjajahan dan terus dipelihara oleh para pelaku yang mendedikasikan dirinya bagi tujuan organisasi. Artinya, kesetiaan mereka tidak pada orang, tapi pada tujuan PMI. Karena itu, ketika ”para orang” yang berada di jajaran formal organisasi tak lagi mampu membawa PMI menuju tujuannya sebagai Perhimpunan Nasional yang melaksanakan mandat Negara Kesatuan Republik dan sebagai anggota Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah  yang bekerja menurut 7 Prinsip Dasar, maka suka-relawan tergerak nuraninya untuk segera bergerak melaksanakan kedua mandat itu.

Pergerakan suka-relawan PMI mengawal perjalanan #RUUKepalangmerahan sebenarnya alamiah. Suasana yang serba tak jelas dan tak lagi mengindahkan adab karena ingin menghapus jejak sejarah tentu saja tak mungkin dibiarkan sampai kapanpun serta dengan risiko apapun. Kesetiaan pada tujuan membuat pergerakan ini sangat fleksibel tak akan kehilangan gregetnya. Semua suka-relawan dapat menjadi pemimpin sebagaimana sering terjadi di lapangan. Mati satu tumbuh seribu dan seterusnya. 

Posted in , , , , , | 2 Comments

Catatan Akhir Tahun 2013 - Bagian I

Posted on Senin, 30 Desember 2013 by Unknown

Foto. Antaranews.

Pergeseran nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebenarnya merupakan suatu keniscayaan bagi Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa dan budaya. Hal yang diharapkan tentu saja munculnya kesadaran untuk menguatkan peradaban dan keadaban. Karena bangsa yang memiliki peradaban kuat akan mampu menghadapi perubahan yang pasti terjadi ke arah yang lebih positif. Demikian juga sebaliknya. Satu bangsa akan terjerumus dalam kehinaan ketika perubahan keadaan yang terjadi lebih banyak menonjolkan hal-hal yang negatif.

Sepanjang waktu pasca Bangsa Indonesia berjuang meraih dan menegakkan kemerdekaan, semakin banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa pergeseran nilai kemanusiaan yang adil dan beradab cenderung mengarah pada sisi negatif. Konflik sosial dan politik seolah tanpa ada penyelesaian memadai secara substantif. Dalam panggung politik khususnya, kebanyakan pemimpin tak pernah memberi contoh yang menunjukkan bahwa sikap kenegarawanan sebagai cara paling beradab dan modern dalam menyelesaikan konflik itu. Bahkan sebaliknya, terlalu menonjolkan sektarianisme yang berbungkus aneka rupa perilaku narsistis. Akibatnya, setiap terjadi konflik sosial maupun politik secara nasional, dapat dipastikan berdampak dendam kesumat dari pihak yang menjadi korbannya.

Perilaku kenegarawanan justru muncul dari kalangan pemimpin informal dan perguruan tinggi tententu.  Selain Bung Hatta yang bertahan dengan idealisme politik non partisan, sangat sulit menemukan sosok yang sebanding dengan Proklamator dan penggagas Siasat Ekonomi ini. Apalagi di atasnya. Para pemimpin politik dari perguruan tinggi dan organisasi-organisasi sosial yang semula menampakkan perilaku positif, ketika masuk dalam lingkaran kekuasaan formal tak mampu lagi mempertahankan kapasitas intelektualitasnya sebagai upaya melakukan perubahan internal. Entah karena gamang, tak lagi punya nyali atau kuatnya faktor kontaminatif di dalam lingkungan baru, mereka seperti kehilangan daya. Akhirnya, masyarakat awam kembali harus menelan kekecewaan dan begitu seterusnya dalam setiap pergantian kepemimpinan nasional.

Partai politik yang seharusnya berperan utama sebagai pusat pendidikan politik masyarakat dalam hal perilaku kenegarawanan dan wawasan kebangsaan tak pernah beranjak dari posisinya sebagai alat kekuasaan kelompok orang tertentu saja. Kelompok itu lebih sering  menampakkan perilaku feodalistik ketimbang demokratik sebagaimana diamanatkan oleh isi Mukadimah UUD 1945. Kesetiaan buta terhadap sekte-sekte politik yang dianut para elit pemimpinnya. Bukan kesetiaan pada tujuan perjuangan bangsa Indonesia yang berujung pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam beberapa catatan sebelumnya, saya menyoroti dua hal (tema) besar yakni diaspora Indonesia dan relawan kemanusiaan. Pada tema diaspora Indonesia, banyak hal menarik yang patut diangkat menjadi bahan pembelajaran bersama selaku bangsa beradab. Mereka yang merasa punya keterikatan dengan sejarah dan budaya Indonesia dan berkehidupan di berbagai belahan dunia serta menjalani beragam profesi, ingin menunjukkan diri kepada orang-orang, lembaga dan sejumlah pihak di tanah lahir, tanah air atau kampung halaman Indonesia bahwa keberadaannya selayaknya tetap diakui sebagai bagian dari Indonesia. Indonesia yang bisa berarti wilayah kekuasaan suatu negara, satu suku bangsa atau sisi unik yang hanya bisa dijelaskan dengan rasa. Cinta tanah air dan ragam budaya yang tak hanya indah dipandang, tapi juga nyaman disandang. Kenyamanan yang hanya dapat dirasakan oleh orang-orang mapan secara ekonomi dan sosial yang diperoleh dari proses pencapaian pribadi berkarakter. Memenangi pertarungan pribadi di bawah bayang-bayang muram inferioritas masyarakat umum di tanah lahir atau kampung halaman Indonesia.

Menyandang atribut keindonesiaan yang sering dilanda konflik sosial dan politik bukan hal mudah dalam berperikehidupan di manca negara. Hal itu tercermin dalam perlakuan pemerintah dan mungkin juga masyarakat setempat kepada para TKI di Malaysia misalnya. Sementara itu, nasib yang lebih baik dialami oleh orang-orang yang memiliki kemampuan profesional yang memadai seperti para ahli, teknisi, dosen dan sebagainya. Contohnya, Hadi Nur, seorang profesor kimia yang masih berusia 44 tahun dari Ranah Minang yang menjadi Staf Pengajar di Universiti Teknologi Malaysia. Sebelum itu, ada satu nama yang sangat popular di tahun 1980-an, Dr. Sadono Sukirno dari Universiti Kebangsaan Malaysia yang satu bukunya “ Ekonomi Pembangunan” merupakan referensi nasional.

Dua orang diaspora Indonesia di Malayasia adalah sebuah contoh kecil betapa berharganya mereka di negeri orang dibanding di negeri atau tanah lahirnya. Sebagaimana dipaparkan oleh Hadi Nur, banyak pemimpin formal maupun informal di Malaysia bertalian sangat erat dengan sejarah dan budaya Indonesia. Mereka sukses di berbagai bidang kehidupan dan dihargai sepadan. Misalnya, Dato’ Sri Haji Mohammad Najib bin Tun Haji Abdul Rajak yang saat ini menjabat Perdana Menteri adalah keturunan Sultan Gowa di Sulawesi.  Jadi, mengapa kita harus meradang saat batik dan beberapa artefak budaya Indonesia dinyatakan (di-claim) oleh warga Malaysia yang sangat mungkin dia atau mereka jauh lebih Indonesia dari pada orang Indonesia yang ada di negeri sendiri ? Benarkah model-model ekspresif seperti itu merupakan bukti kuat bahwa nasionalisme orang-orang di dalam negeri masih sangat sempit sebagaimana diungkapkan Indah Morgan (diaspora Indonesia di Inggris) dalam satu wawancara dengan Radio Australia beberapa saat sebelum berlangsung Kongres II Diaspora Indonesia di Jakarta pada 18-20 Agustus 2013 lalu ?

Sempitnya pemahaman nasionalisme dapat dilihat dari penampilan tim-tim olahraga, terutama sepakbola. Betapa kuat dukungan kepada tim untuk memenangi satu pertandingan internasional. Jargon dan yel-yel digaungkan bertalu-talu di berbagai media. Entah berapa besar sumber daya yang harus dikorbankan. Begitu tim yang begitu dielukan kalah, apalagi telak, semua gegap gempita sering berbalik arah jadi caci maki dan sumpah serapah. Tak terkecuali dari orang-orang yang semula ingin mendapat pengakuan/ keuntungan dari situasi emosional ini. Mungkin ini yang dimaksudkan oleh Dubes RI untuk Amerika Serikat, Dr. Dino Pati Djalal, tentang sinisme publik.  

Yang menarik dari perjalanan Diaspora Indonesia justru sikap anak keturunan “budak belian” di Suriname. Sejarah mencatat bahwa para leluhur mereka dibawa paksa oleh pemerintah penjajahan Belanda dipekerjakan sebagai tenaga kerja kasar tanpa bayar selain makan minum yang kondisinya mungkin juga sangat minimum. Kini, bukan sekadar bangkit melawan perbudakan, tapi mampu menyejajarkan diri dengan warga bangsa lain di seluruh penjuru jagad raya dan menduduki posisi-posisi strategis. Soewarto Mustadja misalnya, anak keturunan orang Desa Kalirancang Kecamatan Alian di Kebumen yang kini jadi Menteri Dalam Negeri Suriname. Dalam posisinya yang begitu penting, beliau masih menjaga eksistensi budaya dan tak segan mengakui asal muasal dirinya dari sebuah desa yang tergolong miskin pada saat itu sampai beberapa dasawarsa paska kemerdekaan.

Banyak hal menarik dari kiprah Diaspora Indonesia. Pernyataan mantan Presiden B.J. Habibie tentang kelangkaan lapangan kerja yang sesuai dengan kapasitas keahlian mereka sangat perlu mendapat perhatian. Jangan hanya reaktif dan meradang saat bagian dari identitas budaya kita diklaim milik penduduk negeri jiran tanpa menelusur sejarah yang menyertai. Bila ternyata mereka memang (sebenarnya) masih merupakan bagian dari Bangsa Indonesia yang tersisih karena tekanan ekonomi maupun politik diskriminatif dalam negeri. (bersambung..tema: relawan kemanusiaan..).

Posted in , , , , , , , | Leave a comment

RELAWAN PMI MENGGUGAT - BAGIAN II

Posted on Sabtu, 07 Desember 2013 by Unknown






Tindak lanjut aksi 3 Desember 2013, kami telah beraudiensi dengan dua fraksi besar di DPR RI yakni FPDIP pada 4 Desember dan FPGolkar 5 Desember 2013 bersamaan dengan perayaan Hari Relawan Se Dunia yang ditetapkan oleh Persatuan Bangsa Bangsa (United Nations). Kedua fraksi sangat responsif dan respektif dengan semua penjelasan delegasi Relawan PMI yang berjumlah 18 orang dan didampingi oleh Kepala Bidang Relawan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Bp. H. Muas, SH. Intinya, mereka memandang sangat urgen untuk mengagendakan RUU Kepalangmerahan pada masa sidang 2013/2014 yang akan berakhir Maret 2014. Bahkan FPG merasa "disepelekan" oleh Ketua Pansus yang tak pernah berusaha mengundang para anggota Pansus RUU Kepalangmerahan untuk bersidang dan membahas materi RUU. (Pernyataan anggota Panitia Khusus #RUUKEPALANGMERAHAN dari Fraksi Partai Golkar dari SulseL, Ibu Riyani Sudirman pada audiensi tadi pagi)





Calon anggota Korps Sukarela PMI Kota Bandung


Aksi simpatik Relawan PMI di gedung DPR RI
 
Tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
Semangat membara di antara sikap santun dan kordinatif
 
Taufan K dari Bali- Penggagas Petisi Sahkan #RUUKepalangmerahan
 
Di Fraksi PDIP DPR RI
Di tengah usaha teman-teman Relawan PMI se Indonesia melanjutkan aksi simpatik dan unik 3 Desember 2013 yang mendesak agar RUU Kepalangmerahan segera diagendakan dan disahkan sebelum masa akhir persidangan DPR RI periode 2009 - 2014 di Gedung DPR RI, satu inisiator yang mendorong lahirnya RUU Kepalangmerahan sejak 1995, sdr. Seven Audi Sapta dipanggil menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa pada Jumat dinihari di Jogjakarta. Bersama alm. Christobal (Jakarta Selatan) dan Titus (Jogja) , ketiganya sangat gigih dan konsisten memperjuangkan "hak rakyat Indonesia" dalam Konvensi Jenewa 1945 yakni menguatkan badan hukum dan UU 59/1968 tentang tanda pellindung bagi Perhimpunan Nasional Palang Merah Indonesia. Bahkan, satu wasiat alm. sdr. Chirstobal sebagaimana diterima oleh sdr. Andi Gumilar, agar setelah RUU Kepalangmerahan diagendakan dan disahkan, segera ada perwakilan Relawan PMI mengibarkan bendera Merah Putih dan Lambang PMI di Jenewa, Swiss. Tak dapat dilupakan adalah alm. Elang Surya Lesmana, mahasiswa Universitas Trisakti yang jadi "tumbal Gerakan Reformasi" yang ditembak mati oleh pihak yang tidak dikenal pada Kerusuhan Sosial 13 - 15 Mei 1998 di Jakarta. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan sejati bersama sejumlah nama Relawan PMI lain dalam berbagai medan tugas. Selamat jalan teman !

Pimpinan Rapat Dengar Pendapat FP Golkar dan Relawan PMI tentang#RUUKepalangmerahan
Perwakilan Relawan PMI se Indonesia
 
Delegasi Relawan PMI di Ruang Fraksi Partai Golkar DPR RI

Pada dua kali kesempatan beraudiensi dengan dua fraksi besar DPR RI yakni FPDIP dan FP Golkar, kami membawa suara asli Relawan PMI yakni "Kami tak pernah takut mati untuk membela Merah Putih dan PMI" sebagaimana dinyatakan dengan tegas oleh Alvis Syamsi, Relawan PMI Jakarta Pusat yang telah berkecimpung dalam beragam aktivitas pendidikan, penanganan bencana maupun konflik bersenjata di PMI selama lebih dari 37 tahun. Kedua fraksi cukup paham dan berjanji untuk mendorong pengesahan RUU Kepalangmerahan segera dengan segala konsekuensinya. Termasuk menyapu bersih para "pengotor negara dan cita-cita luhur Bangsa Indonesia".

Selaku pribadi, generasi muda Tentara Pelajar dan Relawan PMI sejak 1979, saya selalu mengingatkan agar semua rakyat Indonesia, khususnya anggota Pansus RUU Kepalangmerahan tidak menghianati negara dan bangsanya. Semboyan Tentara Pelajar " Pengabdianku kepada bangsa dan negara, dari buaian sampai ke liang lahat" kian tertanam kuat dalam nurani dan gerak langkah Relawan PMI .

Banyak lagi fakta sejarah yang akan relawan PMI ungkapkan pada masyarakat luas. Bahwa mengganti lambang PMI di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah bentuk nyata usaha "membubarkan negara". Relakah kita ???

Posted in , , , , , , , , | Leave a comment

Relawan PMI Menggugat ! - Bagian I

by Unknown

Kreasi : Seno Suharyo

Perjalanan menuju upaya penguatan dasar hukum negara Republik Indonesia atas penanda-tanganan Konvensi Jenewa 1949 dalam konstruksi hukum nasional semestinya harus dilakukan segera.

Mungkin banyak di antara kita yang tidak tahu ada 5(lima) dekrit Bung Karno sebelum proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Inilah ke lima pernyataan sikap (dekrit) tsb:
1.    Dekrit tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka.
2.    Dekrit tentang Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang kemudian dibacakan pada 17 Agustus 1945.
3.    Dekrit tentang Pekik Kebangsaan Indonesia "MERDEKA !"
4.    Dekrit tentang Palang Merah Indonesia yang kemudian didelegasikan kepada Bung Hatta untuk mengamankan kelahiran PMI pada 17 September 1945 sebagai Perhimpunan Nasional kepalangmerahan ( acuan utama prinsip dasar kesatuan, satu lambang untuk satu negara).
5.    Dekrit tentang pembentukan Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober 1945.

Dari bukti sejarah yang dipaparkan oleh Kabid Relawan PMI Pusat, H.M. Muas, SH; pada audiensi dengan FPDIP hari Kamis, 5 Desember 2013, yang bertepatan dengan perayaan Hari Relawan se Dunia sesuai ketetapan PBB (United Nations), relawan PMI mengajikan satu fakta sejarah yang tercecer dan berserakan di berbagai penjuru dunia. Fakta lain ada ada di sini.

Dari bulan Juni atau Juli 2013, ketika kami menganalisis situasi kejiwaan pada perjalanan hak inisiatif DPR yaitu dengan munculnya Rancangan Undang-Undang Kepalangmerahan, bersama Seno Suharyo dari Surabaya, saya memunculkan gagasan untuk menguatkan posisi tawar PMI yang “menunjukkan indikasi akan diobok-obok” oleh satu atau beberapa partai politik yang mengatasnamakan mayoritas penduduk Indonesia. Indikasi kuat upaya tsb nampak semakin kuat dan gencar dilaksanakan setelah gagal mengangkat isu pemberlakuan kembali Piagam Jakarta. Kelicikan dan kepicikan terus bergulir mengatasnamakan agama Islam. Sebagai awam tahu, Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh isi alam semesta ini. Bukan hanya dunia manusia. Apalagi sekadar ilusi polisi lacur yang telah menjual keprihatinan warga negara akibat terkena musibah bencana alam jadi komoditas politik murahan.

Secara kebetulan, kami yang menerima informasi awal dari Tim Advokasi RUU Kepalangmerahan dari Markas Besar (Pengurus Pusat) PMI, setelah melakukan kajian taktis dan strategis,  segera mengambil inisiatif untuk menggalang dukungan berupa pengumpulan tanda tangan relawan PMI khususnya dan stakeholders PMI yang dimulai di Kabupaten Bogor jelang perayaan hari lahir PMI 17 September 2012. Dari kota hujan ini, gerakan melebar ke Kalimantan, Bali dan Sumatera. Pulau Jawa sangat terlambat merespon karena “ketakutan berlebih”. Gerakan ini kemudian mengerucut di tengah arena Temu Karya Nasional V Relawan PMI di Selorejo, Ngantang Kabupaten Malang saat sarasehan yang mendatangkan Ketua DPR RI sebagai pembicara utama. Dengan inisiatif teman-teman yang telah sangat lama berkecimpung dalam beragam kegiatan pelatihan, penanganan bencana alam maupun konflik bersenjata, Ketua DPR RI Dr. Marzuki Alie berjanji bahwa proses politik di DPR RI akan terus bergulir (ternyata bertolak belakang dengan fakta yang kami temukan di lapangan di dalam audiensi dengan partai-partai politik besar di DPR RI).

Fitria Sidiqah dan Andi "Melar" Gumilar dua dari bebarapa pemuka aksi Relawan PMI Menggugat

Pada acara stand up volunteer yang digagas dan dilaksanakan rekan-rekan dari Kampoeng Relawan muncul informasi yang cukup mengejutkan tentang keberadaan 5 dekrit (pernyataan sikap) dari Bung Karno selaku tokoh utama proklamasi kemerdekaan RI. Selain beberapa hal penting yang berkaitan dengan hak-hak dan posisi relawan PMI khususnya serta relawan kemanusiaan pada umumnya. Dari sini kemudian gerakan bergulir melalui media sosial. Informasi dari anggota utama Tim Advokasi PP PMI untuk RUU Kepalangmerahan, sdr. Fitria Sidiqah, menggugah kembali semangat untuk lebih kuat dan keras mendorong adanya dasar hukum negara atas ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 sebagaimana dituangkan dalam UU No. 59 tahun 1968 tentang tanda pelindung bagi unit kesehatan militer (TNI) dan perhimpunan nasional, Palang Merah Indonesia.



Tanda-tanda ketidakjelasan upaya legislatif di DPR untuk mewujudkan RUU Kepalangmerahan sebagai bagian penting dalam konstruksi hukum nasional semakin jelas ketika sekitar 500 Relawan PMI se Indonesia mendatangi gedung DPR RI untuk menagih janji Ketua DPR RI, Dr. Marzuki Alie kepada para relawan PMI baik di TKN V Malang 27 Juni 2013 maupun melalui jawaban-jawaban atas pertanyaan relawan PMI melalui layanan pesan singkat atau sms (short message service). Atas inisiatif dan kemampuan masing-masing relawan PMI yang merasa terpanggil untuk melakukan konspirasi hati , kami bergerak dan terus bergerak secara dialogis dan aksi lapangan. Selama 4 (empat) kali bersiap di Markas Kota Jakarta Selatan, kami tetap berusaha merancang dan melakukan gerakan simpatik kepada pihak-pihak internal maupun eksternal. Kebesaran jiwa, ketulusan dan dorongan Pengurus PMI Kota Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Bapak Dadang Dasuki dan Bang Adnan, semua relawan PMI yang menginisiasi dan menggerakkan aksi 3 Desember 2013 “dimanusiakan secara wajar dan tulus”. (bersambung)

Posted in , , , , , , , | Leave a comment